BIMTEK KEUANGAN

BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI APLIKASI SIPD RI

 

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO 77 TAHUN 2020 BAGI , PA, PPTK DAN PPK, BENDAHARA & SKPD
 

BIMTEK STRATEGI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA OPD SELURUH INDONESIA


BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN STRATEGI PERENCANAAN BAGI PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA


BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

 
BIMTEK PENATAUSAHAAN PERJALANAN DINAS


BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH


BIMTEK PENYERAPAN ANGGARAN YANG TEPAT GUNA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN


BIMTEK SISTEM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( LKPD ) BERBASIS AKRUAL SERTA PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH


BIMTEK REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH


BIMTEK STRATEGI MERAIH OPINI WTP DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SERTA MENGENAL DAN MENCEGAH FRAUD, WASTE DAN ABUSE TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN


BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD BERBASIS SAK DAN SAP


BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA


BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD


BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD , DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK


BIMTEK TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA BUKAN BERNDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 


BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2018 DAN SERTA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ) TAHUN 2018


BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

 
BIMTEK PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JKN MENUJU AKUNTABILTAS PENGELOLAAN AGAR TERHINDAR DARI TUNTUTAN HUKUM DAN UNSUR KERUGIAN


BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 

UNTUK PERMINTAAN ACARA/KEGIATAN DIKLAT/BIMTEK DENGAN TEMA LAIN TERKAIT MATERI KEUANGAN YANG TIDAK TERSEDIA DIATAS SILAHKAN MENGHUBUNGI KAMI.