BIMTEK TEKNIS PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kepada Yth,

Kepala OPD / SKPD Provinsi, Kabupaten, Kota             

     Cq. Sekretaris, Kabag / Kabid,  Kasubbag / Kasubbid, Kasi, Staf Terkait

Di-

            T e m p a t

Dengan Hormat,

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah, SOP sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar semua kegiatan bisa berjalan sesuai standar yang semestinya. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh semua pegawai di organisasi pemerintahan dan juga harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari level paling rendah sampai tertinggi. SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan seiring perubahan lingkungan organisasi maupun kebijakan untuk memperoleh prosedur yang efisien dan efektif.

SOP bersifat mengikat para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa semua pegawai yang terlibat dalam tugas/kegiatan harus mengacu kepada SOP karena bila ada salah satu yang tidak melaksanakan SOP maka akan menggangu keseluruhan proses. Dan SOP harus terdkumentasi dengan baik, sehingga bisa dijadikan acuan bagi semua pegawai dan pejabat walaupun terjadi pergantian pejabat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan Bimbingan Teknis terkait Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevalusi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pemda serta memberikan Pemahaman tentang dasar hukum/panduan pembuatan rancangan SOP yang benar dan meningkatkan pemahaman dalam pembuatan penyusunan SOP.

Untuk itu kami PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA ( PUSBANGPAN ) akan melaksanakan bimtek nasional dengan tema : “ TEKNIS PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN “. Yang akan dilaksanakan pada : ( Jadwal & Tempat Kegiatan )

( Jadwal bisa kami sesuaikan / di jadwal ulang jika ada permintaan )*

Untuk Info, Pendaftaran & Permintaan Surat dapat menghubungi Kontak Person :

Bustam : HP.  081296542008
 

Catatan:

Biaya Kontribusi Per Peserta :

- Kontribusi Dengan Akomodasi Hotel  Rp. 4.500.000,-

- Kontribusi Tanpa Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,-

Fasilitas Peserta :

·      Diklat/ Bimtek selama 2 hari 

·      Menginap 3 Malam ( 1 kamar 2 orang ) ( Akomodasi )

·      Konsumsi ( Sarapan dan Makan Malam 3x )  ( Akomodasi ) 

·      Coffe Break 2x dan Lunch 2x

·      Tanda Peserta Diklat / Bimtek 

·      Kelengkapan Diklat / Bimtek serta Sertifikat Diklat / Bimtek

·      Tas Ransel Eksklusif

·      Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang) 

·      Untuk Acara Permintaan 

( Minimal 7 peserta diluar Jakarta & 5 peserta untuk Jakarta )

BIMTEK TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Kepada Yth,

Gubernur, Bupati / Walikota / Sekretaris Daerah

Sekretaris DPRD        

Kepala Dinas, Badan, Lembaga Teknis Provinsi, Kabupaten, Kota

     Cq. Para Kabiro, Kabag / Kabid,  Kasubbag / Kasubbid, Kasi, Staf Terkait

Di-

            T e m p a t

Dengan Hormat,

            Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 13 Oktober 2016. Secara garis besar, PP tersebut mengatur detail mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah atas uang, surat berharga dan / atau barang milik negara / daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pejabat Lain yang dimaksud yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam PP itu, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain  yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara / daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para aparatur Pemda beserta aparatur di seluruh OPD perlu memahami lebih dalam terkait PP No. 38 Tahun 2016, pemahaman atas kerugian Negara / Daerah, TGR Serta Penyelesaian Kerugian Negara. Untuk itu kami berrmaksud melaksanakan Bimtek Nasional dengan tema :  “ TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN “. Yang akan dilaksanakan pada :  ( Jadwal & Tempat Kegiatan )

( Jadwal bisa kami sesuaikan / di jadwal ulang jika ada permintaan )*

Untuk Info, Pendaftaran & Permintaan Surat dapat menghubungi Kontak Person :

Bustam : HP.  081296542008
 

Catatan:

Biaya Kontribusi Per Peserta :

- Kontribusi Dengan Akomodasi Hotel  Rp. 4.500.000,-

- Kontribusi Tanpa Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,-

Fasilitas Peserta :

·      Diklat/ Bimtek selama 2 hari 

·      Menginap 3 Malam ( 1 kamar 2 orang ) ( Akomodasi )

·      Konsumsi ( Sarapan dan Makan Malam 3x )  ( Akomodasi ) 

·      Coffe Break 2x dan Lunch 2x

·      Tanda Peserta Diklat / Bimtek 

·      Kelengkapan Diklat / Bimtek serta Sertifikat Diklat / Bimtek

·      Tas Ransel Eksklusif

·      Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang) 

·      Untuk Acara Permintaan 

( Minimal 7 peserta diluar Jakarta & 5 peserta untuk Jakarta )